Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tak mau mengomentari isu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditawari jbatan menteri.
Hasto ditanya awak media terkait isu tersebut seusai perayaan Hari Sumpah Pemuda di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Jumat (28/10/2022). Dia menegaskan, saat momen Sumpah Pemuda lebih baik tak membicarakan di luar persatuan.
“Kita Sumpah Pemuda, jangan berbicara di luar membangun persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Dia juga tak mau mengomentari apakah PDIP setuju jika PKSmasuk ke koalisi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, yang penting sekarang adalah mengatasi berbagai permasalahan bangsa.
“Nanti akan ada tiba momentumnya untuk berkontestasi setelah pada bulan Oktober-November [2023] nanti batas akhir untuk pendaftaran para calon presiden dan wakil presiden,” jelasnya.
PDIP akan menunggu momentum tersebut dengan energi positif, terutama untuk masa depan Indonesia. Di sisi lain, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid sudah menjawab terkait isu penawaran menteri.
Baca Juga
Dia menegaskan pihaknya akan tetap jadi oposisi hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Meski begitu, Kholid mengatakan hasil musyawarah Majelis Syuro memutuskan akan tetap berada di luar pemerintahan.
“Hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro menegaskan, bahwa PKS tetap di luar pemerintahan atau oposisi. Keputusan tersebut mengikat kepada seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan,” jelas Kholid lewat pesan singkat, Jumat (28/10/2022).
Dia pun menggarisbawahi bahwa isu yang beredar tak benar, sebab keputusan Majelis Syuro sudah tak bisa diganggu gugat.
“Sepengetahuan dari kami tidak ada. Presiden PKS Ahmad Syaikhu tidak pernah mendapatkan tawaran itu,” ujar Kholid.
